Skip to toolbar

Diduga menghindar  PAJAK sebuah Pabrik Industri Kompor masih ijin UD. BENTENG MAS 

Ket. Photo keberadaan Pabrik UD Benteng Mas


SIDOARJO. SUARA JATIM news | Keberadaan sebuah pabrik industri kompor Gas yang masih berijinkan  UD. BENTENG MAS milik ENDARTA di Desa Senduri kecamatan Balong Bendo Kab. Sidorajo jawa timur di duga tak mengantongi ijin dengan sempurna yang telah memperkerjakan ratusan karyawan di Pabrik tersebut

Jum’at 06/11/2020 Saat di datangi 4 wartawan hendak klarifikasi terkait keberadaan Pabrik semacam memproduksi Kompor yang masih menggunakan ijin UD. BENTENG MAS dengan keberadaan ratusan karyawan yang semestinya menggunakan ijin PT (Perseroan Terbatas)

Ket. Photo nampak depan Pabrik

Saat ke 4 wartawan di temui oleh Endarta selaku Derektur pemilik perusahaan Pabrik UD. BENTENG MAS untuk mengkonfirmasi terkait jumlah pegawainya (karyawan) yang di pekerjakan, Endarta enggan memberikan jawaban kepada 4 wartawan dengan alasan “Aduh aku lagi sibuk mas sampean tanyakan aja ke Depnaker yo datang aja kesana. ujar Endarta,  bahkan Endarta menyubutkan “Anak saya sebagai Redaktur Kompas bernama jeric, saya tidak mau di Interviu saya berhak menolak, ujar Endarta dengan wajah resah

Ketika di tanya terkait masalah UD yang semestinya memakai PT, Endarta juga memberikan hal jawaban yang sama dengan kata “saya Sibuk tidak mau di interviu itu terserah saya pakai UD atau PT, karna tidak ada yang mempermasalahkan walaupun Bupati Ujar Endarta kepada 4 wartawan sambil mempersilakan untuk keluar dari Pabrik UD. BENTENG MAS

Pabrik yang di kelolah Endarta ada dugaan untuk menghindari pajak industri

Menurut PPh Pasal 25, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk Orang Pribadi, perusahaan atau Badan hukum lainnya atas penghasilan yang diperoleh. Dasar hukum untuk Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah mengalami perubahan beberapa kali. Perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berikut ini ada 3 klasifikasi tarif Pajak Penghasilan untuk Badan Usaha industri yang wajib di ketahui

Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperoleh Wajib Pajak Badan selama Tahun Pajak berjalan tanpa pengecualian. Baik itu Wajib Pajak Badan skala mikro kecil, menengah, maupun besar. Hal ini juga berlaku bagi yang memiliki Badan Usaha industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi atau barang siap pakai. (*jib)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *