DPRD Magetan Konsultasi Publik Usulan Raperda Inisiatif Tentang Desa Wisata

Magetan, suarajatim.news – Tahun 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan mengusulkan beberapa Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Magetan, diantaranya tentang Desa wisata.

Dalam rangka mendapatkan masukan masyarakat tentang Rancangan Peraturan Daerah  Inisiatif DPRD Kabupaten Magetan, Badan Pembentuk Peraturan Daerah (BAMPEPERDA) Kabupaten Magetan menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Publik Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Magetan.

Seperti halnya Konsultasi Publik Inisiatif DPRD Kabupaten Magetan yang digelar Randugedhe Hidden Paradise, Kecamatan Plaosan, Magetan, Rabu (17/02/2021) yang dihadiri kurang lebih 50 peserta, diantaranya, Dinas PMD, Kadisparbud, bagian hukum Setdakab Magetan, kepala desa, pengelola wisata di Magetan, pokdarwis magetan.

dr. Pangajoman, MM Wakil Ketua DPRD kabupaten Magetan, mengatakan bahwasanya Konsultasi Publik ini merupakan syarat, dimana untuk penyempurnaan beberapa raperda yang nantinya akan menjadi perda, maka sebelumnya harus memenuhi tahapan dan ketentuan. Salah satunya, dilakukan konsultasi publik ini.

“rancangan raperda insiatif diharapkan dapat segera diselesaikan tepat waktu dan selanjutnya dibahas serta disosialisasikan, sehingga konsultasi publik ini sangat perlu dalam rangka menampung saran dan masukan untuk bahan penyempurnaan raperda yang sedang kami bahas”, terang pangajoman.

Pangajoman menambahkan, untuk beberapa Raperda yang menjadi target pembahasan DPRD Kabupaten Magetan dapat dikawal dengan baik, sejak pembahasan dari rancangan hingga menjadi produk peraturan daerah nantinya sehingga apa yang menjadi inisiatif kebijakan legislatif Magetan benar – benar mengakomodir aspirasi saran masukan melalui beberapa mekanisme seperti kegiatan yang dilakukan saat ini.

Pada pungkasnya, pangayoman memberikan himbauan agar semua pihak bersama sama berperan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 sehingga bencana non alam ini dapat segera berakhir dan perekonomian masyarakat kembali pulih kembali serta kegiatan belajar mengajar siswa dapat berjalan normal seperti sedia kala demi mewujudkan masyarakat yang tangguh.

“Mungkin pengembangan area wisata ini sebagai pariwisata masal memiliki beberapa potensi dampak negatif. Pertama, pembangunan fasilitas pariwisata yang merusak lingkungan. Kedua, terjadi perbedaan kepentingan antara masyarakat Desa dengan aparatur desa mungkin tidak sesuai dengan kearifan lokal. Ketiga, pencemaran limbah pariwisata akibat pembangunan fasilitas pariwisata ataupun dampak keramaian perlu dipikirkan dan diakomodir pemerintah melalui kebijakan yang nanti dapat dijadikan batasan dan acuan”

Sementata itu salah satu usulan terkait Raperda Desa Wisata untuk Kabupaten Magetan, ketua pokdarwis magetan Widia Astuti menyampaikan bahwasanya, “Pariwisata berbasis masyarakat mengedepankan pendekatan bottom-up, sedangkan pariwisata berkelanjutan mengedepankan pendekatan top-down. Pendekatan bottom-up mengandung arti bahwa inisiatif untuk pengembangan pariwisata berasal dari masyarakat. Sehingga diharapkan penerapan pariwisata berbasis masyarakat dianggap mampu memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat yaitu peningkatan kesejahteraan, perlindungan terhadap lingkungan, serta perlindungan terhadap kehidupan sosial dan budaya mereka”(Ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *