Wakil Ketua DPD PJI Sulsel Desak Menteri PANRB dan Kepala BKN Tindaklanjuti Polemik Honorer di Makassar.
(235 Views) January 20, 2025 10:13 pm | Published by pimred | No commentMakassar – SuaraJatim.News – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Sulawesi Selatan, Abd Rahman, mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah untuk segera mengambil tindakan terkait polemik pemecatan tenaga honorer di Kota Makassar pada Tahun 2022. Pemecatan tersebut dinilai akibat kebijakan kontroversial Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, yang membentuk kelompok Laskar Pelangi di lingkungan Pemkot Makassar dengan merekrut tenaga honorer baru.
Dalam pernyataannya kepada awak media, Abd Rahman mengungkapkan keprihatinannya terhadap para tenaga honorer yang menjadi korban kebijakan tersebut. “Saya sangat prihatin melihat nasib para honorer yang telah lama mengabdikan diri, tetapi harus kehilangan pekerjaan karena kebijakan yang keliru. Mereka terzolimi akibat kebijakan yang seharusnya lebih mengutamakan kesejahteraan pegawai lama daripada membentuk struktur baru yang tidak diakui oleh BKN,” tegasnya.
Abd Rahman menekankan bahwa permasalahan ini harus segera disikapi oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrullah. Ia merujuk pada pernyataan dari anggota BKN yang sebelumnya menegaskan bahwa keberadaan Laskar Pelangi di Pemkot Makassar tidak diakui secara kelembagaan. “Komisi II DPR RI juga sudah mengetahui persoalan ini, dan salah satu Pimpinan di komisi tersebut telah menyampaikan masalah ini kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk berdiam diri,” ujar Abd Rahman.
Lebih lanjut, ia berharap agar para honorer yang terdampak bisa mendapatkan keadilan dalam proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua yang akan berlangsung pada Februari dan Maret 2025. Menurutnya, keterlibatan langsung dari Menteri PANRB dan Kepala BKN sangat diperlukan untuk memastikan mereka dapat lolos dalam seleksi tersebut.
“Semua pihak terkait harus turun tangan membantu para tenaga honorer yang terzolimi agar mereka mendapatkan hak yang seharusnya. Jangan biarkan mereka terus menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak pada pegawai lama,” tutup Abd Rahman.
(* ~ Redaksi)
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u3281444/public_html/suarajatim.news/wp-content/themes/magazimple1.0dev/addthis.php on line 4
No comment for Wakil Ketua DPD PJI Sulsel Desak Menteri PANRB dan Kepala BKN Tindaklanjuti Polemik Honorer di Makassar.