Mentan Gugat Tempo, Ketua PJI Sulsel: Kalau Tidak Mau Dikritik Jangan Jadi Pejabat.

Makassar – SuaraJatim.News – Gugatan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terhadap Majalah Tempo senilai Rp 200 Miliar memicu reaksi keras dari kalangan jurnalis di Sulawesi Selatan (Sulsel). Gugatan itu dinilai sebagai bentuk tekanan terhadap kebebasan Pers dan ancaman bagi independensi media. Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Akbar Polo, menilai gugatan tersebut mencerminkan sikap antikritik dari pejabat publik yang seharusnya terbuka terhadap pengawasan media. Menurut Polo, pejabat yang tak siap dikritik sebaiknya tidak berada di ruang publik. “Kalau tidak mau dikritik, jangan jadi pejabat. Pers bekerja menjalankan fungsi kontrol sosial yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Gugatan Rp.200 Miliar terhadap Tempo adalah bentuk tekanan serius terhadap kebebasan pers,” tegas Polo, Selasa 4 Nopember 2025.

Dikatakan, bahwa bila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, maka mekanisme penyelesaiannya sudah diatur secara jelas melalui hak jawab dan hak koreksi, bukan melalui gugatan hukum yang bernilai fantastis. “Kalau merasa dirugikan oleh pemberitaan, gunakan hak jawab, bukan menggugat dengan nilai fantastis yang bernuansa intimidatif. Pers bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk menakuti atau ditakuti,” ujar Polo.

Ia menegaskan, bahwa PJI Sulsel berdiri bersama Tempo dan seluruh jurnalis yang berkomitmen menjaga independensi, kebenaran, serta keberanian dalam menyuarakan fakta. Upaya pembungkaman terhadap media, kata Polo, merupakan langkah mundur bagi demokrasi. “Kami dari Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel berdiri bersama Tempo dan seluruh insan Pers yang berkomitmen menjaga independensi, kebenaran, dan keberanian dalam menyuarakan fakta. Upaya pembungkaman terhadap media adalah langkah mundur bagi demokrasi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, gugatan Mentan Andi Amran Sulaiman terhadap Tempo kini menjadi perhatian luas di kalangan insan Pers. Banyak pihak menilai, langkah tersebut bukan sekadar perkara hukum, tetapi juga ujian terhadap komitmen Bangsa dalam menegakkan kebebasan Pers di Indonesia.

(***)

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u3281444/public_html/suarajatim.news/wp-content/themes/magazimple1.0dev/addthis.php on line 4