Konflik Bupati Vs Wabup Memanas, DPRD Sidoarjo Didesak Buka Suara Dan Jalankan Fungsinya.

Sidoarjo – SuaraJatim.News – Polemik antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo kian memanas dan menjadi perhatian publik.

Di tengah situasi tersebut, sikap DPRD Kabupaten Sidoarjo justru menuai sorotan.

Lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk merespons konflik di tubuh eksekutif daerah.

Sorotan publik menguat setelah hampir dua pekan berlalu sejak penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD dan Aliansi Laskar Jenggala.

Dalam dokumen kesepakatan itu, DPRD berjanji akan segera memanggil Bupati dan Wakil Bupati guna dimintai klarifikasi atas polemik yang berkembang.

Namun hingga 1 Maret 2026, janji tersebut belum terealisasi.

Sebelumnya, pada 25 Februari 2026, sebanyak 13 perwakilan ormas atau LSM yang tergabung dalam Aliansi Laskar Jenggala mendatangi kantor DPRD.

Mereka diterima oleh Sekretaris Dewan, Hari Sucahyono. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa keesokan harinya akan digelar rapat khusus DPRD untuk membahas persoalan yang melibatkan Bupati dan Wakil Bupati.

Faktanya, rapat yang dijanjikan tak kunjung terdengar kabarnya.

Tidak ada keterangan resmi, tidak ada pernyataan terbuka kepada masyarakat, dan tidak terlihat langkah konkret yang dapat diakses publik.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dalam konteks konflik eksekutif yang berpotensi memengaruhi stabilitas Pemerintahan dan pelayanan publik, fungsi pengawasan seharusnya dijalankan secara tegas, objektif, dan transparan.

Namun yang terlihat hingga kini justru sebaliknya.

Aliansi Laskar Jenggala menilai sikap DPRD terkesan pasif dan lamban, bahkan muncul anggapan bahwa lembaga tersebut masuk dalam pusaran kepentingan elite politik.

*”Kalau legislatif diam, lalu siapa yang mengontrol eksekuyang*

Jangan sampai DPRD hanya menjadi stempel dan panggung formalitas,” tegas salah satu perwakilan aliansi.

Kritik juga diarahkan kepada Pimpinan DPRD yang belum menyampaikan pernyataan resmi kepada publik terkait langkah yang akan diambil.

Transparansi yang diharapkan masyarakat berubah menjadi kesan tertutup dan penuh tanda tanya.

Sebagai bentuk protes atas sikap yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat, Aliansi Laskar Jenggala menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran dalam waktu dekat. Publik kini menunggu ketegasan DPRD untuk membuktikan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menjaga stabilitas Pemerintahan daerah di Sidoarjo.

( Tim~Red )

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u3281444/public_html/suarajatim.news/wp-content/themes/magazimple1.0dev/addthis.php on line 4