Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » Investigatif » Penunjukan Direksi PDAM Sidoarjo DIDUGA Janggal

Penunjukan Direksi PDAM Sidoarjo DIDUGA Janggal

(208 Views) June 1, 2021 8:25 am | Published by | No comment

Sidoarjo-SJN. Penunjukan Direksi PDAM Sidoarjo oleh Pansel (Panitia Seleksi), DIDUGA terindikasi melanggar bahkan terkesan JANGGAL, Ketua Umum JCW (Java Corruption Watch) Sigit Imam Basuki,ST angkat bicara terkait setelah Pengumuman Direksi PDAM Sidoarjo,bahwa ada kekecewaan para peserta yang tidak lolos dengan tim Panitia seleksi.

Menurut kami hal tersebut sangatlah wajar karena payung hukum yang diterapkan harusnya Permendagri nomor 2 Tahun 2007 bukan Permendagri nomor 37 Tahun 2018, karena saat ini PDAM Sidoarjo masih status BUMD bukan Perusahaan Daerah (Perusda). Peserta harus memiliki sertifikasi Manajemen Air Minum, bagaimana mutu dan pelayanan Air minum di Sidoarjo bisa bagus,bila Direksi nya tidak memiliki sertifikasi tersebut.

Kami juga mempertanyakan Panitia Seleksi apakah mereka juga memiliki sertifikasi Manajemen Air minum harus Fair, ibarat mahasiwa S1 Dosennya jangan S1, paling tidak S2 atau S3, tentang Pengumuman Calon Direksi yang lolos harus dicantumkan nilai peserta agar masyarakat mengetahuinya, sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik kalau asal meng Umumkan saja tidak usah ada Penjaringan Direksi PDAM, tinggal tunjuk saja siapa yang jadi Direksi, selesai gak pakai ribet, ungkapnya.

Supriyono menunjukkan surat somasi terkait seleksi Direksi PDAM Sidoarjo, Jumat (28/5/2021). Seleksi Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo telah usai. Bupati Sidoarjo telah menetapkan calon direksi terpilih pada 21 Mei 2021 lalu. Namun, proses seleksi yang dilakukan panitia seleksi (pansel) itu dianggap melanggar peraturan perundangan.

Karena itu, salah satu peserta seleksi. Melayangkan somasi ke pansel dan Bupati Sidoarjo. “Payung hukum yang dipakai seleksi melanggar peraturan perundangan,” cetus Supriyono di kantornya, Perum KNV Sidoarjo, Jumat (28/5/2021) lalu. Pelanggaran itu, kata Supriyono, karena pansel menggunakan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua Umum JCW (Java Corruption Watch)-Sigit Imam Basuki,ST

Padahal, payung hukum itu berlaku bagi BUMD yang berstatus Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). “Padahal saat ini, PDAM Delta Tirta kan belum. Raperdanya masih dibahas di DPRD,” urai pria yang berprofesi sebagai advokat ini. Dapat Somasi terkait Seleksi Direksi PDAM-Supriyono yang saat seleksi mendaftar posisi Direktur Pelayanan PDAM Delta Tirta ini menegaskan, seharusnya karena PDAM belum berstatus Perumda atau Perseroda, payung hukum yang dijadikan acuan seleksi adalah Permendagri Nomor 2 Tahun 2007.

Dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 itu, persyaratan untuk menjadi anggota direksi PDAM lebih ketat. Di antaranya wajib memiliki sertifikat pelatihan manajemen air minum. Persyaratan pelatihan manajemen air minum ini memang dicantumkan oleh pansel. Namun, persyaratan itu menjadi persyaratan khusus, namun ada kata “diutamakan”. Dan semestinya, persyaratan itu juga harus dipenuhi, karena memang wajib dipenuhi.

Supriyono lalu menyebut, karena tidak diterapkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 itu, maka peserta seleksi berjumlah hingga 40 orang. Dia lalu membandingkan saat seleksi tahun 2014 di mana soal sertifikasi manajemen air menjadi persyaratan.
Saat itu, pendaftar hanya lima orang. Lalu masa pendaftaran diperpanjang hingga ada 13 pendaftar, baru kemudian dilakukan seleksi. “Kenapa yang daftar tidak banyak, karena harus mempunyai sertifikasi keahlian air, “beber pria kelahiran Krian, Sidoarjo ini.

Dengan pelangggaran aturan perundangan ini, Supriyono menyebut, peserta seleksi dirugikan. Sebab mereka yang seharusnya tidak mendaftar, akhirnya mendaftar dan telah mengeluarkan biaya untuk mengikuti seleksi tersebut. Kata dia, masyarakat Sidoarjo juga akan dirugikan karena PDAM tidak akan bagus. Karena melanggar UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebab, pansel memberikan pengumuman yang merugikan publik.

Supriyono menambahkan, dalam waktu tujuh hari setelah somasi dilayangkan dan tidak ada tanggapan, maka pihaknya berencana mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketua Pansel Seleksi Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo, M Ainur Rahman mengaku sudah menerima surat somasi yang dilayangkan oleh Supriyono.

“Jumat kemarin sudah saya terima, “cetus Ainur dikonfirmasi pada Minggu (30/5) petang. Kata Ainur, somasi merupakan sebuah permintaan klarifikasi. Dan pihaknya akan memberikan jawaban terhadap somasi tersebut. “Kami akan jawab. Karena apa yang dilakukan pansel sudah mengacu aturan, “tandas Ainur Rahman. git-mus

Supriyono-Menunjukan Foto Somasi terkait penunjukan Direksi PDAM Sidoarjo oleh PanSel (Panitia Seleksi)


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hengkyabidin/public_html/suarajatim.news/wp-content/themes/magazimple1.0dev/addthis.php on line 4
Categorised in:

No comment for Penunjukan Direksi PDAM Sidoarjo DIDUGA Janggal

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Notice: Undefined variable: options in /home/hengkyabidin/public_html/suarajatim.news/wp-content/themes/magazimple1.0dev/footer.php on line 17

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/hengkyabidin/public_html/suarajatim.news/wp-content/themes/magazimple1.0dev/footer.php on line 17